Kejahatan korporasi yang semakin canggih, baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya, sering melampaui batas-batas negara dan juga sering dipengaruhi oleh negara lain akibat era globalisasi. Menanggapi hal tersebut, timbul kebijakan hukum baru yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun demikian, dalam sistem pertanggungjawaban korporasi di Indonesia dewasa ini, subjek tindak pidana tersebut tidak dikenal dalam hukum pidana umum atau tidak terdapat di dalam KUH pidana. Selain itu juga banyak dijumpai kebijakan formulasi hukum pidana tentang pertanggungjawaban korporasi yang mengandung masalah atau kelemahan. Atas dasar hal tersebut, buku ini mencoba menjawab beberapa hal menyangkut kesenjangan atau kekosongan-kekosongan dalam kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana/ dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia