Buku ini mengelaborasi semua persoalan mendasar yang berada dibalik geliat gerakan pembebasan OPM sekaligus membongkar kejahatan Indonesia dalam bentuk policy yang kemudian mengejawantah dalam aneka aksi kekerasan dan tindakan represif ofensif (khususnya di bawah rezim militeristik-korup ORBA). Setelah 50 tahun wilayah koloni Netherlands New Guinea berada dalam kekuasaan Indonesia, yang dialihkan sejak 1962, banyak orang Papua masih terus menuntut keadilan, pertanggungjawaban dan kemerdekaan dari Indonesia. Pada tahun 2001, Papua mendapatkan otonomi khusus berdasarkan UU Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001, yang memuat komitmen untuk penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan pencegahan terulangnya pelanggaran di masa datang. Namun, setelah satu dekade berlalu, langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan komitmen tersebut tidak pernah dilaksanakan